Rokok Ilegal Bebas di Kabupaten Dairi, Pedagang Resmi Rugi Besar
HUNTERNEWSTODAY COM /DAIRI
DAIRI- Jumat 24/10/25 Hunternewstoday biro Dairi melakukan konfirmasi terkait Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Dairi kini memasuki fase kritis. Pedagang resmi yang taat aturan dan membayar cukai merasa sangat dirugikan akibat praktik tersebut.
Berdasarkan kajian Indodata Research Center, sepanjang tahun 2024 rata-rata 46 % dari total rokok yang beredar adalah ilegal naik signifikan dari 28-30 % pada periode sebelumnya. Rokok polos atau tanpa pita cukai menyumbang 95,44 % dari rokok ilegal.
Potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal ini diperkirakan mencapai Rp 97,81 triliun.
Salah satu pedagang di Dairi yang memilih tidak disebut nama-nya mengatakan:
Kami yang jual resmi jadi susah bersaing. Rokok ilegal dijual bebas tanpa ada tindakan.”
Kutipan dari pihak berwenang:
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat bahwa per Juni 2025 telah dilakukan 13.248 penindakan barang ilegal senilai Rp 3,9 triliun, dengan 61 % di antaranya berupa rokok ilegal.
Walaupun ada sejumlah operasi seperti pengamanan 720.000 batang rokok ilegal di Rantau Prapat potensi kerugian negara Rp 537 juta pengamatan menunjukkan bahwa upaya penegakan belum merata hingga ke wilayah-wilayah seperti Dairi.
Dampaknya bagi pedagang resmi di Dairi Penjualan produk resmi turun karena konsumen beralih ke rokok ilegal yang lebih murah.Akibat dari keresahan para pedagang rokok resmi akan melakukan kordinasi untuk melakukan demonstrasi pada APH supaya melakukan tindakan yang merugikan pedagang yang resmi. cetusnya oleh pedagan yang berinisial KO diseputaran pedagang jalan Singamangaraja. pada kru HUNTERNEWSTODAY COM tgl 23/10/25.
Persaingan tidak adil karena pelaku ilegal tidak membayar cukai dan biaya produksi yang sama.
Potensi penerimaan negara dari cukai rokok berkurang drastis padahal dana tersebut bisa digunakan untuk pelayanan publik,
Masyarakat dan pedagang berharap agar Bea Cukai dan aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas di wilayah Dairi meliputi operasi pengawasan rutin, razia warung/agen yang menjual tanpa pita cukai, hingga transparansi hasil penindakan. Persaingan usaha yang sehat dan penerimaan negara yang optimal bergantung pada efektivitas pengawasan.(capah)
