Hunternewstoday. com
Tanah Jawa, Simalungun
Proyek rehabilitasi parit irigasi di Nagori Bahjambi-2, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan publik.
Pasal nya proyek yang diharapkan mampu meningkatkan fungsi irigasi dan mendukung produktivitas pertanian masyarakat ini justru menuai keluhan dari berbagai pihak, karena diduga dikerjakan secara asal-asalan.
Seorang warga bermarga Sinaga mengeluhkan buruknya kualitas pekerjaan,tampak dibeberapa titik sudah menunjukkan tanda-tanda keretakan meski proyek baru rampung dalam beberapa bulan terakhir.sebutnya.
> “Parit irigasi ini seharusnya membantu petani mengairi sawah, tetapi kalau dikerjakan asal-asalan seperti ini, manfaatnya tidak akan terasa lama. Kami khawatir belum setahun sudah rusak kembali,” ujarnya.
Sejumlah warga lain juga mempertanyakan peran serta pengawasan dari pihak dinas terkait, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta dinas teknis yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.
> “Kami mendesak agar instansi terkait segera turun tangan untuk mengevaluasi dan mengaudit hasil pekerjaan ini. Jangan sampai uang rakyat terbuang sia-sia karena pekerjaan yang tidak sesuai standar,” ujar beberapa warga.
Proyek rehabilitasi parit ini diketahui bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2024, dengan nilai kontrak kurang lebih Rp3 miliar dikerjakan oleh CV.Sam Sam.
Hasil pantauan di lapangan yang dilakukan oleh Lembaga Sosial Masyarakat Gempar Peduli Republik Indonwsia(LSM-GPRI) Sumut pada Jumat (30/5/2025),menemukan retakan-retakan pada dinding parit yang baru beberapa bulan dikerjakan. Bahkan,di beberapa bagian mulai mengalami kerusakan meskipun proyek tersebut belum lama dinyatakan selesai.
Ketua LSM GPRI Sumut Jhon Piteri menyatakan ,bobrok nya kualitas pekerjaan membuat proyek ini disinyalir akan merugikan keuangan negara, temuan ini akan kami laporkan minggu depan ke Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai bentuk upaya pengawalan terhadap penggunaan anggaran negara.
Hingga berita ini dirilis ke meja redaksi, PPK, konsultan,kontraktor dan pihak terkait belum berhasil dikomfirmasi oleh awak media *
